Hakiminvestigasi.com
PADANG_ – Unggahan video serah terima jabatan di akun Instagram resmi Dinas Kelautan dan Perikanan [DKP] Provinsi Sumatera Barat @dkpsumbar menuai kritik. Video yang diberi backsound musik dinilai menutupi informasi penting terkait mutasi pejabat di lingkungan dinas tersebut.
Dalam unggahan itu, DKP Sumbar menampilkan kegiatan seremonial Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil yang dipimpin Kepala Dinas Syefdinon, http://S.Sos., M.M., beserta jajaran pejabat struktural. Namun tidak ada keterangan jelas mengenai pejabat yang diganti maupun struktur baru yang disebut akan dirombak.
“Informasinya kurang jelas. Lagi ditunggu SK mutasi, malah posting sumpah CPNS pakai musik. Ada apa?” tulis salah satu warganet di kolom komentar.
Komentar serupa membanjiri unggahan tersebut. Sejumlah warganet menduga DKP Sumbar sengaja mengalihkan perhatian publik dari isu mutasi. Istilah “nanti kalau sudah ada ampau baru dibuka” juga muncul di beberapa komentar.
Video Bermusik Dinilai Kaburkan Informasi
Aktivis Independen sekaligus Pengamat Publik, http://Zulhakim.cfle, menilai penggunaan musik pada video seremonial sengaja dilakukan untuk mengaburkan informasi publik.
“Di tengah isu penting seperti mutasi pejabat, penggunaan musik terkesan untuk mengalihkan fokus. Padahal publik butuh kepastian siapa yang diganti, apa jabatannya, dan kapan berlaku. Seharusnya informasi disampaikan jelas, bukan dikemas seperti konten hiburan,” ujarnya.
Menurut Zulhakim, kondisi ini terjadi karena minimnya kerja sama DKP Sumbar dengan media profesional. Tanpa adanya gatekeeper berita dan SOP yang jelas, informasi yang disampaikan menjadi tidak terstruktur.
“Instagram, Facebook, TikTok memang gratis. Tapi kalau semua pegawai bisa mengunggah tanpa pedoman, hasilnya tidak seragam. Caption tanpa poin jelas, video pakai musik, pesan penting jadi kabur. Media profesional punya peran sebagai filter lewat siaran pers dan verifikasi data,” tambahnya.
Desakan Transparansi
Hingga berita ini diturunkan, kolom komentar @dkpsumbar masih ramai. Publik terus mendesak keterbukaan data terkait rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan DKP Sumbar.
Pengamat kebijakan publik menyarankan DKP Sumbar segera menyusun SOP pengelolaan media sosial dan menggandeng media untuk menyusun rilis resmi. “Pisahkan konten serius dan konten hiburan. Jika ada SK mutasi, sampaikan secara terbuka. Jangan biarkan spekulasi liar berkembang,” tegasnya.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada rilis resmi dari DKP Sumbar maupun Badan Kepegawaian Daerah [BKD] Sumbar terkait daftar pejabat yang mengalami rotasi atau mutasi. Pihak DKP Sumbar juga belum memberikan klarifikasi atas tudingan publik.
#dkpsumnar#sumpahjanji#serahterimajabatan
(Redaksi)
