Hakiminvestigasi.com

Padang_Dinas Kelautan dan Perikanan(DKP) Provinsi Sumatera Barat telah meluncurkan proyek perubahan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Sumatera Barat melalui optimalisasi akses penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Proyek ini dirancang untuk menjawab persoalan penyaluran subsidi BBM kepada nelayan Sumatera Barat, yang masih banyak belum mendapatkan akses dengan mudah terkait BBM subsidi untuk kebutuhan melaut.28 Oktober 2025 –

Dalam rangka meningkatkan akses penyaluran BBM subsidi, proyek ini membentuk kelompok nelayan yang diharapkan dapat menjadi wadah bagi seluruh anggota kelompok untuk saling berbagi informasi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan persoalan terkait penyaluran BBM subsidi. Kelompok nelayan ini juga akan dilengkapi dengan legalitas resmi yang terdaftar di Kantor Wali Nagari setempat dan memiliki akta notaris sebagai legalitas kelompok.

Dalam waktu jangka pendek (2 bulan), beberapa rencana aksi akan direalisasikan sebagai pemenuhan fase prepare, yaitu pembentukan tim efektif, pembentukan kelompok nelayan terkait penyaluran BBM subsidi, dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi bagi kelompok nelayan terkait dengan prosedur penyaluran BBM subsidi. Selain itu, nota kesepahaman juga akan diterbitkan dengan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (PPS) untuk mempermudah pelayanan izin melaut sebagai salah satu persyaratan dalam mendapatkan BBM subsidi bagi nelayan.

Dalam jangka waktu menengah (kurang dari 1 tahun), proyek ini akan mengembangkan beberapa kelompok nelayan di berbagai wilayah Sumatera Barat, dengan tujuan yang sama sebagaimana kelompok pertama sebagai pilot project bagi kelompok-kelompok lainnya. Kelompok-kelompok ini juga akan diberikan ilmu pengetahuan seputaran akses BBM subsidi untuk kebutuhan nelayan melaut.

Proyek perubahan ini diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan terkait penyaluran BBM subsidi kepada nelayan, seperti belum semua kapal mendapatkan BBM subsidi, masih banyak nelayan yang tidak mengerti dengan prosedur untuk mendapatkan BBM subsidi, dan permasalahan kesulitan nelayan dalam pengurusan izin melaut. Dengan demikian, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir di Sumatera Barat.

#Dkpsumbar#

(TimRed)